Jakarta, Sanggabuananews.com – Skandal bansos kembali mencuat. Hampir 50 ribu penerima bantuan sosial (bansos) di Jawa Barat tercatat terlibat judi online (judol) dengan total transaksi mencapai Rp199 miliar.
Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan perlunya evaluasi ulang terhadap data penerima bansos. Menurutnya, kasus ini membuktikan masih banyak penerima dari kelompok usia produktif yang seharusnya tidak layak mendapatkan bantuan.
“Saya sudah berulang kali sampaikan, penerima bansos harus dievaluasi. Kalau ada yang main judol, artinya mereka usia produktif. Bantuan itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang sudah tidak lagi produktif,” ujar Dedi usai menghadiri acara Puncak Hari Indonesia Menabung (HIM) dan Penutupan Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2025 di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (22/8).
Transparansi Data
Dedi menilai, penyaluran bansos kepada masyarakat produktif bisa memicu kecemburuan sosial. Karena itu, ia meminta agar proses pendataan melibatkan masyarakat setempat yang lebih memahami kondisi warga di lingkungannya.
“Selama ini pendataan sering dilakukan orang luar yang tidak tahu kondisi warga. Harusnya tim pendata dari masyarakat sendiri,” katanya.
Ia juga mengusulkan agar verifikasi data dilakukan berjenjang, mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi. Bahkan, nama-nama penerima bisa diumumkan secara terbuka di media sosial agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
“Kalau ada penerima yang sebenarnya tidak miskin, masyarakat bisa langsung keberatan. Itu jauh lebih transparan,” tegasnya.
Jabar Tertinggi, Transaksi Rp199 Miliar
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah penerima bansos terindikasi bermain judi online terbanyak.
- Jawa Barat: 49.431 orang – transaksi Rp199 miliar
- Jawa Tengah: 18 ribu orang – transaksi Rp83 miliar
- Jawa Timur: 9.771 orang – transaksi Rp53 miliar
- DKI Jakarta: 7.717 orang – transaksi Rp36 miliar
- Banten: 5.317 orang – transaksi Rp25 miliar
- Lampung: 5.039 orang – transaksi Rp18 miliar
Temuan ini membuat pemerintah diminta segera memperbaiki sistem bansos agar lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.
Sumber: CNN Indonesia
