KARAWANG, Sanggabuananews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang bersama Aliansi Mahasiswa Pangkal Perjuangan (AMPERA) mengeluarkan deklarasi sikap kritis terhadap berbagai kebijakan nasional yang dianggap merugikan rakyat. Deklarasi ini ditandatangani tujuh fraksi serta seluruh pimpinan DPRD, dan disaksikan langsung perwakilan mahasiswa pada Rabu (3/9/2025).
Pernyataan sikap tersebut menyoroti enam poin utama. Pertama, DPRD Karawang mengutuk keras kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI, yang dinilai tidak adil di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Mereka mendesak pembatalan kebijakan terkait tunjangan perumahan dan pajak tambahan yang membebani APBN.
Kedua, DPRD menolak segala bentuk perampasan aset rakyat, termasuk tanah, kekayaan alam, ruang hidup, kenaikan pajak, serta utang negara. Rekomendasi juga disampaikan kepada Kementerian ATR/BPN agar mempertahankan sertifikat kepemilikan lahan non-produktif milik rakyat, Kementerian ESDM menghentikan pertambangan di kawasan hutan lindung serta menutup tambang ilegal, dan Kementerian Keuangan mengkaji ulang pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ketiga, DPRD mengecam tindakan represif aparat kepolisian, khususnya terkait meninggalnya almarhum Affan Kurniawan saat aksi demonstrasi. Mereka mendukung proses hukum yang adil dalam kasus tersebut.
Keempat, DPRD menuntut pencabutan seluruh UU/RUU pro-oligarki yang dinilai hanya menguntungkan elit politik dan korporasi, termasuk Omnibus Law, UU Minerba, dan UU TNI.
Kelima, DPRD menekankan pentingnya kesejahteraan sosial dan hak rakyat melalui kerja layak, pendidikan gratis, kesehatan universal, dan jaminan sosial yang adil. Mereka juga mendesak pemerintah menjamin ketersediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan merata, serta program jaminan sosial yang berpihak pada masyarakat.
Keenam, DPRD Karawang menegaskan bahwa kedaulatan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan elit politik, aparat represif, maupun oligarki.
Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menegaskan deklarasi ini merupakan bentuk komitmen nyata DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Apa yang kami deklarasikan sama dengan apa yang digaungkan mahasiswa di forum-forum nasional. Dan deklarasi ini akan kita serahkan kepada DPR RI hari ini juga, untuk menjadi masukan,” ujarnya.
Deklarasi ini mencerminkan sinergi antara DPRD Karawang dan AMPERA dalam menyuarakan kepentingan rakyat serta mengkritisi kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil.
