KARAWANG |Sanggabuananews.com – Proyek rehabilitasi saluran drainase di Kampung Lamaran tepatnya di likasi RT 001-RT 003 RW 006, Kelurahan Palumbonsari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang yang saat ini sedang di kerjakan oleh CV Bintang Barat Perkasa dengan Nomor SPK : 027.2/06.2.01.0020.78/KPA-SDA/PUPR/2024, Volume : Panjang : 2 x 177,00 M’ Tinggi : 0,80 M’ yang di danai oleh APBD TA 2024 sebesar Rp. 188.956.000,00. Proyek yang di rencanakan akan selesai dalam waktu 60 hari kalender tersebut menjadi sorotan dan kekhawatiran warga.

Saat di konfirmasi terkait volume tinggi yang di duga tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang tercantum di papan informasi proyek, seorang pekerja di lokasi kepada awak media mengatakan bahwa tinggi saluran drainase tersebut memang seharusnya 80 cm, tapi baru dipasang setinggi 70 cm.

“Iya, memang betul pak tingginya 80 Cm, tapi baru kita pasang 70 Cm, karena ini masih kekurangan material pak, nanti yang sisanya 10 Cm lagi akan dipasang setelah material turun lagi, begitu pak.” Jawabnya singkat.

Adanya pernyataan tersebut justru malah jadi rasa kekhawatiran R salah satu warga setempat menyatakan ketidakpuasannya.

 “Yang pasti secara pribadi sebagai masyarakat tentunya saya sambut baik adanya pekerjaan ini, tetapi setelah tau hasil pekerjaannya seperti ini, ya saya rasa ini kurang maksimal.” Ucapnya, Jum’at (23/8/2024)

“Sebagai warga biasa tentunya kita juga ingin hasil yang bagus dong dan sesuai kwalitasnya, kan biar awet dan tahan lama. Tapi setelah saya cermati jangankan kwalitasnya, dari ketinggiannya saja ketika kita tau yang seharusnya 80 Cm, tapi yang dipasang hanya 70 Cm, kenapa ? Padahal di plang papan informasi setelah kita tau ternyata tingginya 80 Cm.” Jelasnya dengan nada penuh kekecewaan.

“Sebagai warga tentunya saya kecewa dong dengan pekerjaan dengan spesifikasi seperti ini. Apakah ini sudah sesuai denga aturan yang sudah ditentukan oleh Dinas PUPR ? Saya berharap kepada dinas terkait bisa turun langsung dan cek kondisi di lapangan.” Timpalnya.

Di lain pihak sampai berita ini di tayangkan, pihak terkait dalam hal ini Dinas PUPR Karawang dan tim pengawas proyek belum bisa dimintai keterangan terkait pekerjaan saluran drainase di desa Palumbonsari tersebut.

•Red

KARAWANG |Sanggabuananews.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Permendagri Nomor 110/2016 mempunyai tugas dan fungsi, yakni membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 29 huruf g Kepada Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan di Undang Undang yang sama juga mengatur larangan bagi perangkat desa. Pada pasal 48 yang dimaksud dengan perangkat desa meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Pasal 51 huruf g Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan pada Pasal 64 huruf h Anggota Badan permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus Partai politik.

Namun sayang, rupanya peraturan undang undang ketetapan yang mengatur tentang hal tersebut tak di gubris oleh salah satu oknum ketua BPD Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. Pasalnya, Oknum ketua BPD tersebut diduga merangkap sebagai salah satu pengurus partai politik di tingkat Kecamatan dan diduga pula adanya salah satu oknum anggota yang sudah bukan lagi sebagai warga atau masyarakat desa Sumberjaya.

HB salah satu warga saat di temui awak media pada Jum’at 23/8/2024 mengungkapkan perihal adanya dugaan tersebut.

“Kami sangat menyesalkan dengan adanya kejadian itu, karena menurut kami, beliau seperti tidak konsisten dalam menjalankan amanah dan kinerjanya sebagai ketua BPD. Bahkan yang lebih di sayangkan lagi untuk rapat minggon dalam satu Minggu sekalipun ada oknum anggotanya yang jarang hadir, lalu bagaimana bisa membuat program ataupun inovasi yang brilian untuk ikut berkontribusi dalam memajukan pembangunan desa, sedangkan kewajibannya untuk rapat minggon pun seperti acuh tak acuh, padahal dalam rapat tersebut jelas aebagai tempat untuk mengusulkan aspirasi dan pendapat tentang pembangunan desa.” Sesalnya.

Menggapi adanya dugaan itu, eksistensi dan konsistensi dari oknum ketua BPD tersebut patut di pertanyakan, karena sudah jelas peraturan yang tertuang di dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 51 huruf g Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dan pada Pasal 64 huruf h Anggota Badan Pemberdayaan Desa dilarang menjadi pengurus Partai politik.

Guna mengedepankan azas praduga tak bersalah dan demi menegakan peraturan yang tegak lurus dan seadil adilnya di harapkan kepada dinas terkait untuk memberikan teguran dan tindakan tegas, atau bila perlu di berhentikan. Pasalnya, hal itu sudah sangat jelas bahwa oknum BPD tersebut diduga merangkap sebagai pengurus partai politik dan itu sudah melanggar peraturan Undang Undang yang sudah di tetapkan.

Sampai berita ini di tayangkan belum ada pihak yang dapat di hubungi untuk diminta penjelasan.

•Tim

KARAWANG |Sanggabuananews.com -Tridjaya Group salah satu usaha bisnis yang bergerak di bidang pemasaran Cash dan Kredit barang-barang elektrikal dan alat elektronik juga Dealer Sepeda Listrik.

Trijaya Elektronik Grup, rajanya kredit Elektronik, setelah sukses besar di beberapa cabang di antaranya di Subang, Indramayu dan sekitarnya, kini buka cabang ke- 12 di Cikampek tepatnya di Desa Cikampek Selatan Kabupaten Karawang, pada Jum’at (19/07/2024)

Hadir dalam acara Soft Opening Tridjaya Elektronik Cikampek tersebut, Owner Tridjaya Group Setiawan Widjaya bersama jajarannya, Camat Cikampek Usep Supriyatna, M.Si, Danramil 0406 Cikampek Kapten Inf Dani Rustandi, Pj Kepala Desa Cikampek Selatan Asep Sopandi, mitra-mitra Tridjaya Group, masyarakat sekitar dan tamu undangan lainnya.

Acara soft Opening ini di awali secara simbolis dengan potong tumpeng dan pemberian santunan serta sembako kepada puluhan anak yatim. Selain itu di sediakan pula ratusan door prize bagi masyarakat.

Owner Trijaya Group, Setiawan Widjaya mengatakan hadirnya Tridjaya Elektronik ke- 12 di Cikampek ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan kebutuhan bagi masyarakat di Cikampek dan sekitarnya, agar lebih praktis dan terjangkau.

“Hadirnya Tridjaya Group Elektronik di Cikampek ini, tentunya agar bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat dengan mudah, murah dan lokasi terjangkau,” Ungkapnya.

Lebih lanjut Setiawan mengucapkan rasa terima kasih dan rasa bangga atas launching hari ini.

“Luar biasa hari ini, kami begitu bangga dan merasakan bahagia bisa mengadakan acara semeriah ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat sekitar. Dan tak lupa saya juga saya ingin menyapa tim Tridjaya group yang sudah sukses melaksanakan acara hari ini bisa berlangsung dengan sukses dan meriah berkat kerjasama semua tim.” Ucapnya.

“Kami berharap dengan hadirnya Tridjaya Elektronik ditengah tengah masyarakat bisa lebih mudah didapatkan dengan harga yang cukup murah meriah dan terjangkau,” Pungkasnya.

Sementara itu Camat Cikampek Usep Supriyatna menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tridjaya Group Elektronik, menurutnya dengan hadirnya Tridjaya Group Elektronik di Cikampek akan memberikan kemudahan bagi masyarakat Cikampek khususnya.

“Terimakasih atas kepercayaan dari perusahaan dengan investasi berupa penjualan alat elektronik, sepeda listrik, dan lain lain.” Ucap Camat.

“Mudah mudahn usahanya lancar dan berkembang terus. Bermanfaat dan bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat dengan kemudahan melalui kredit dengan bunga rendah dan harga yang relatif murah.” Terangnya.

“Kemudian ada CSR bagi warga sekitar yang bisa menyerap tenaga kerja lingkungan sekitar, serta multiflier efek lainnya.” Tutupnya.

•Red/Edo

TANGERANG |Sanggabuananews.com –  Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang Banten mengaku kecolongan ihwal tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di salah satu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Tangerang.

Hal itu diutarakan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang melalui Sekretaris Dinas (Sekdis) Drg. Etta Darmayanti M. Kes, saat agenda audiensi dan diskusi bersama LSM Geram Banten Indonesia di aula Dinas Kesehatan, Kamis (22/8/2024).

“Terkait oknum Nakes yang tersandung Narkoba itu, kami akui kecolongan, ” ungkap Sekdis Dinkes Drg. Etta Darmayanti M. Kes.

Kendati demikian, lanjut Drg. Etta, Nakes tersebut saat ini sudah dinonaktifkan dari pekerjaannya sebagai tenaga kesehatan.

Lebih jauh Drg. Etta pun mengakui bahwa di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas yang ada di Kabupaten Tangerang belum pernah melakukan upaya tes urine bagi seluruh Nakes untuk mengetahui apakah Nakes tersebut bebas dari penyalahgunaan Narkoba.

“Kalau untuk Nakes baik di lingkup Dinkes maupun di seluruh Puskesmas kita memang belum melakukan test urine hanya test kesehatan biasa saja seperti Medical Cek Up atau MCU, ” ujarnya.

Ditanya soal upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba atau program test urine baga para Nakes, Drg. Etta menyebut, akan menyampaikan hal itu kepada Kadinkes karena terkait Dinkes tak memiliki anggaran.

“Kalau terkait program test urine bagi para Nakes, saya akan sampaikan ke pak Kadis, karena Dinkes sendiri tidak punya anggaran dan juga belum bisa dilaksanakan saat ini, harus mengusulkan anggaran tambahan atau ABT, ” tandasnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP LSM Geram Alamsyah mengaku prihatin jika Nakes tersandung Narkoba, apalagi di tingkat Puskesmas.

“Saya menilai Kadinkes Kabupaten Tangerang gagal, Mending dicopot karena dianggap tidak sungguh sungguh dalam memberantas narkoba, buktinya ada oknum Nakes yang tersandung Narkoba walaupun sudah berhentikan namun sampai saat ini pihak Dinkes tidak ada upaya melakukan pencegahan seperti test urine dengan alasan tak ada anggaran. Masa harus didesak dulu, ” imbuh Alam.

Belum lagi kata Alam, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan di Puskesmas, padahal Puskesmas itu adalah pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar, menyeluruh, paripurna, dan terpadu bagi seluruh penduduk di wilayah kerjanya.

Puskesmas itu memberikan pelayanan pencegahan penyakit, konsultasi, saran pengobatan, dan penanganan rawat jalan. Puskesmas juga melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Masyarakat berharap bahwa puskesmas dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas, komprehensif, dan berkesinambungan. “Jangan sinis dan kecut juga saat memberikan pelayanan, ” pungkas Alamsyah.

•Han/Res

KARAWANG |Sanggabuananews.com – Saat ini Pemerintah Kabupaten Karawang terus melakukan pembenahan di bidang infrastruktur melalui dana yang di gelontorkan dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah atau dari program CSR. Salah satunya pekerjaan mega proyek pekerjaan penataan kawasan Jalan Tuparev dan Dewi Sartika Kabupaten Karawang tepatnya di wilayah Kelurahan Nagasari Kecamatan Karawang Barat yang di danai anggaran program CSR PT JAWA SATU POWER saat ini sedang di kerjakan oleh CV Desvira Utama sebagai kontraktor pelaksana.

Di ketahui No Kontrak  : 188/JSP2400/2024-SO tanggal 06 Agustus 2024, lokasi Jalan Tuparev dan Jalan Dewi Sartika Karawang dengan masa pengerjaan terhitung mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 7 November 2024, diduga tak sesuai S.O.P. Pasalnya, dari hasil pantauan awak media di lapangan, di papan informasi terlihat tidak tercantum jumlah nominal anggaran yang dipergunakan, selain itu pada aturan Safety First sebagai bagian dari aturan K3 para pekerja pun terlihat tidak memakai alat pengaman kerja sebagai keamanan dalam bekerja atau Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana yang sudah di tentukan.

Salah satu pekerja yang namanya tidak mau di publikasikan saat di temui awak media di lokasi pekerjaan mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut sudah berjalan sekitar satu Minggu.

“Iya pak, pekerjaan ini sudah hampir satu Minggu sih, kalau untuk mandornya mah saya juga ga tau siapa namanya, karena saya juga baru dua hari ikut kerja disini, tapi biasanya di waktu sore hari pak mandornya datang ke lapangan untuk meninjau.” Jawabnya singkat.

Di tempat yang sama, EA salah satu warga saat di temui awak media mengeluh karena sudah beberapa hari sejak di mulainya pekerjaan tersebut penghasilannya sebagai juru parkir berkurang.

“Saya mah hanya masyarakat biasa pak, orang kecil dan hanya tukang parkir pak, soal ini mah ga tau apa apa.” Ujarnya.

“Ya kalau bicara soal pekerjaan, mungkin sejak ada proyek tersebut secara tidak langsung penghasilan kami sebagai juru parkir di sini rada berkurang, kan sedang ada pekerjaan itu pak. Tapi katanya sih mau ada konpensasi kata mandor mah begitu pak. Ya kami hanya masyarakat kecil jadi kami bisa apa, selain dari pasrah.” Keluhnya.

“Ada sih kompensasi dari pihak pemborong melalui karang taruna, namun menurut kami itu sangat di sayangkan jumlahnya tidak memadai, kami di beri per kepala 50 ribu rupiah, bagi kami itu tidak sebanding dengan pendapatan kami sehari hari dari hasil parkir.” Timpalnya.

“Ya memang sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke kami. Jujur pak selain dari parkir kami tak ada lagi pekerjaan, sementara pekerjaan ini mungkin masih lama, lalu kalau kamu tidak ada penghasilan anak istri kami bagaimana pak.” Pungkasnya dengan nada kesal.

Sampai berita ini di tayangkan, belum pihak kontraktor pelaksana di lapangan belum ada yang dapat di konfirmasi.

•Tim