Bandung, Sanggabuananews.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pemerintah provinsi akan menganggarkan biaya untuk menyekolahkan dokter umum menjadi dokter spesialis di rumah sakit pemerintah mulai 2026. Para lulusan program ini nantinya diwajibkan mengabdi di daerah asal masing-masing, dengan sanksi denda bagi yang melanggar perjanjian.

“Kalau tidak, kita tidak akan melahirkan dokter-dokter pengabdi, dokter-dokter ikhlas, dan menurut saya tidak mahal biaya itu,” ujar Dedi dalam seminar nasional tentang pencegahan perundungan, gratifikasi, korupsi, dan tindak pidana kekerasan seksual di fasilitas pelayanan kesehatan, yang berlangsung di Aula Graha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (22/8/2025).

Dedi menjelaskan, pendidikan spesialis ini bisa diikuti oleh dokter dengan berbagai status, termasuk pegawai tidak tetap maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah puluhan tahun mengabdi di Puskesmas. Ia bahkan sudah mengantongi sepuluh nama calon penerima kuliah gratis di Fakultas Kedokteran Unpad.

Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan strategi jangka panjang dengan menjaring calon dokter sejak siswa kelas X SMA melalui mekanisme seleksi.

Menurut Dedi, kendala terbesar untuk menjadi dokter spesialis adalah biaya pendidikan yang sangat mahal. “Zaman dulu dokter bekerja dengan serba pengabdian, sedangkan zaman sekarang serba perhitungan berdasarkan profesionalisme,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kecerdasan akademik saja tidak cukup jika kemampuan ekonomi keluarga tidak mendukung. “Kalau materialisme dunia kesehatan, maka pikiran untuk menyehatkan masyarakat akan jauh panggang dari api karena dunia kesehatan jadi dunia bisnis,” ujarnya.

Di hadapan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para peserta seminar, Dedi menekankan perlunya pemerintah hadir agar calon dokter spesialis tidak terbebani biaya kuliah yang besar. “Tidak ada kemajuan sebuah bangsa tanpa mengeluarkan dana untuk kepentingan pendidikan,” tegasnya.

Selain soal biaya pendidikan, Dedi juga berharap tidak ada lagi praktik perundungan dan pemerasan terhadap peserta pendidikan dokter spesialis.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Rachim Dinata Marsidi, menyampaikan komitmen pihaknya menjaga lingkungan kerja dan pendidikan yang aman serta bermartabat. “Kasus-kasus perundungan, gratifikasi, maupun tindak kekerasan yang terjadi di fasilitas kesehatan tidak hanya merusak integritas institusi tetapi juga menggerus kepercayaan masyarakat dan berdampak langsung pada mutu pelayanan di rumah sakit,” ujarnya.

Rachim menambahkan, RSHS telah membentuk satuan tugas internal pencegahan dan penanganan kekerasan serta gratifikasi, menyediakan saluran pelaporan yang aman dan rahasia, mengintegrasikan edukasi etika dan integritas ke dalam kurikulum klinik, serta mengembangkan sistem monitoring yang transparan dan akuntabel.

Sumber: Tempo

Purwakarta, Sanggabuananews.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta kembali menghadirkan Program Pelayanan Publik Keliling yang kali ini digelar di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, Selasa (26/8/2025). Program ini memberikan berbagai layanan langsung kepada masyarakat dari administrasi hingga kesehatan.

Sebanyak 17 jenis layanan disediakan dalam kegiatan tersebut, melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, hingga perbankan. Adapun layanan yang diberikan antara lain administrasi kependudukan, kesehatan, perbankan, penyediaan sembako terjangkau, hingga khitanan massal gratis yang dilengkapi dengan bingkisan serta kadeudeuh untuk setiap anak yang dikhitan.

Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein hadir langsung untuk meninjau jalannya kegiatan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat. Kehadiran Bupati bersama jajaran perangkat daerah menunjukkan komitmen Pemkab Purwakarta dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif, proaktif, dan menyentuh langsung kebutuhan warganya.

Program ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan di Purwakarta tidak hanya difokuskan pada infrastruktur semata, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.

Bandung, Sanggabuananews.com – Sebanyak 229 kepala sekolah di Jawa Barat segera dipindahkan ke daerah asal atau kampung halamannya masing-masing. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan para kepala sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menjelaskan, proses pemetaan sudah dilakukan dan saat ini tahapannya hampir rampung. Menurutnya, penempatan kepala sekolah di daerah asal merupakan salah satu bentuk penghargaan dari pemerintah provinsi.

“Ya, kita sudah pemetaan. Jadi salah satu bentuk kesejahteraan yang kita berikan kepada kepala sekolah adalah mereka bisa kembali bertugas di kabupatennya masing-masing,” ujar Purwanto, Selasa (26/8/2025).

Purwanto menyebutkan, jumlah kepala sekolah yang akan segera dipindahkan sebanyak 229 orang. Jumlah itu merupakan bagian dari 644 formasi kosong yang saat ini tengah diisi oleh Pemprov Jabar.

“Total, kalau pengangkatan kan sekarang 229 itu totalnya kan ada 644 semuanya ya yang kosong dan ini yang kita tempatkan, karena kan efek dominonya tinggi tuh,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses pemindahan tidak akan memakan waktu lama. Rencananya, pelantikan kepala sekolah yang dipindahkan ke daerah asal akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Ya sekarang. Mungkin bulan-bulan sekarang sudah dilantik,” katanya.

Meski administrasi sudah selesai, Purwanto menegaskan bahwa Pemprov Jabar tetap harus menunggu persetujuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Sudah, sudah selesai. Sudah tinggal diusulkan ke Jakarta (BKN), karena kan harus ke Jakarta,” tutur Purwanto.

Sumber: detik

Bandung, Sanggabuananews.com – Serikat Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (SP3JB) berencana mengajukan usul pemakzulan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar. Langkah itu merupakan bentuk protes atas kebijakan larangan kegiatan studi tur yang dinilai merugikan para pelaku usaha pariwisata.

Perwakilan SP3JB, Herdi Sudarja, mengatakan dasar pengajuan pemakzulan mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 76 huruf b yang melarang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang merugikan kepentingan umum atau meresahkan masyarakat.

“Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang pemerintahan daerah, ada klausul yang menyebutkan jika kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang berdampak kepada ekonomi maka bisa diajukan pemakzulan,” ujar Herdi saat dihubungi, Senin (25/8).

Herdi menilai Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA tentang larangan studi tur telah berdampak langsung pada usaha pariwisata di Jawa Barat. Menurutnya, meskipun kebijakan itu bersifat internal sekolah, dampaknya meluas hingga mengganggu mata pencaharian pelaku usaha.

“Kita punya bukti, punya fakta bahwa kebijakan internal sekolah tersebut berdampak kepada usaha dan para pelaku usaha pariwisata di Jawa Barat,” tegasnya.

SP3JB berencana membawa aspirasi ini terlebih dahulu ke DPR RI sebelum melanjutkan proses ke DPRD Jabar yang memiliki kewenangan mengajukan pemakzulan. Herdi mengaku pihaknya juga sudah bertemu langsung dengan Gubernur Dedi Mulyadi, namun hasil pertemuan tersebut tidak mengubah sikap gubernur yang tetap melarang adanya kegiatan studi tur.

Rencana aksi unjuk rasa yang sedianya digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin ini batal dilakukan. Menurut Herdi, aksi tersebut ditunda karena pihaknya ingin lebih dulu menempuh jalur diplomasi dengan legislatif, baik DPR RI maupun DPRD Jabar.

“Kalau tidak ada respons sama sekali baru kita akan turun aksi. Kami meminta gubernur untuk mengkaji ulang dan mencermati revisi atau rekomendasi yang sudah diajukan SP3JB,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait rencana usulan pemakzulan yang disampaikan Serikat Pekerja Pariwisata tersebut.

Sumber: CNNIndonesia