Purwakarta, Sanggabuananews.com – Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein membuka secara resmi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Politeknik Transportasi Darat Indonesia – Sekolah Tinggi Transportasi Darat (PTDI-STTD), Senin (25/8/2025), bertempat di Bale Sawala Yudistira.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dengan PTDI-STTD dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat yang bergerak di bidang transportasi.

Kepala Dinas Perhubungan Purwakarta, Iwan Soeroso Soediro, ST., MM, dalam laporannya menyebutkan bahwa diklat akan berlangsung selama tiga hari, mulai 25 hingga 27 Agustus 2025, bertempat di STAI Muttaqien.

Sebanyak 150 peserta mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 50 petugas pengatur lalu lintas, 50 juru parkir, serta 50 pengemudi atau driver ambulans desa.

Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan keterampilan dan profesionalisme, khususnya dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman dan berkualitas kepada masyarakat.

“Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta akan terus berupaya melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” ujar Iwan.

Sumber: diskominfopwk

Karawang, Sanggabuananews.com – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Karawang mendeklarasikan Gerakan Masyarakat Siaga Atasi Aktivitas Keuangan Ilegal (GEMA SAKTI) di Bale Nyi Pager Asih, Senin (25/8/2025). Deklarasi ini diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota TP-PKK tingkat kabupaten hingga kecamatan, serta perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK atas peran strategisnya dalam menyosialisasikan kebijakan pemerintah daerah hingga ke tingkat desa.

“Saya meyakini keberadaan PKK ini sangat sentral untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat,” ujar Bupati Aep.

Terkait GEMA SAKTI, ia menegaskan agar kegiatan ini tidak berhenti pada seremoni belaka, tetapi benar-benar direalisasikan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Bupati Aep juga menekankan bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal bukan hanya tanggung jawab kepolisian atau pemerintah, melainkan tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh stakeholder untuk bergerak dengan pendekatan pentahelix.

“Pemberantasan uang ilegal ini tidak bisa hanya tugas polisi dan pemerintah, tapi juga harus pentahelix, sinergitas semua. Yuk kita sama-sama bantu pemda untuk memberantas ini semua,” ujarnya.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Peran OJK Dalam Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta paparan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Karawang terkait pinjaman ilegal.

Sumber: diskominfokrwkab

BANDUNG, Sanggbuananews.com – Aksi demonstrasi para pekerja pariwisata Jawa Barat yang rencananya digelar Senin (25/8/2025) di Jalan Diponegoro, Kota Bandung dipastikan tidak jadi berlangsung hari ini. Namun, bukan berarti aksi tersebut dibatalkan, melainkan hanya ditunda untuk waktu yang belum ditentukan.

Koordinator Serikat Pekerja Pariwisata Jawa Barat, Herdis Subarja, menegaskan bahwa kabar pembatalan aksi tidak benar. Ia menyebut pihaknya memutuskan menunda aksi setelah mempertimbangkan sejumlah hal.

“Bukan, bukan, bukan pembatalan sih. Penundaan. Surat yang saya pegang itu penundaan, jadi tidak batal aksi,” kata Herdis, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, sebelum turun ke jalan pihaknya akan lebih dulu melakukan konsolidasi dengan pengusaha dan para pekerja pariwisata. Selain itu, aparat juga mengimbau agar aksi tidak menggunakan bus karena berpotensi melumpuhkan lalu lintas di Kota Bandung.

Herdis menambahkan, penundaan aksi bukan karena adanya intervensi dari pihak manapun. Ia bahkan menyebut sempat bertemu Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk berdialog terkait kebijakan larangan studi tour.

Ia menegaskan, pihaknya hanya meminta revisi surat edaran gubernur soal larangan studi tour. “Kita sepakat dengan piknik dibungkus studi tur itu dilarang, kita sepakat. Akan tetapi kalau ada siswa sekolah dan orang tua siswa yang ingin pikniknya, ini kita tidak mau ada pelarangan piknik,” ujarnya.

Sementara itu, informasi mengenai pembatalan aksi justru keluar dari pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di laman media sosialnya. Ia menyebut aksi para pekerja pariwisata yang seharusnya digelar hari ini dibatalkan.

“Saya mendapatkan informasi bahwa rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin (25/8/2025) di halaman Gedung Sate dan di depan Gedung DPRD Jabar oleh solidaritas para pekerja pariwisata Jawa Barat dibatalkan,” kata Dedi dalam unggahan di akun media sosialnya, Senin (25/8/2025).

Sumber: republika

PURWAKARTA, Sanggabuananews.com – Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat. Hingga Agustus 2025, tercatat sudah ada 192 koperasi yang terbentuk, namun baru 12 koperasi yang siap beroperasi.

Jum’at, 21 Agustus 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta mengikuti Rapat Koordinasi Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha di Aula Janaka.

Rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan proses pembentukan dan pelaksanaan Koperasi Merah Putih di desa maupun kelurahan berjalan dengan baik serta sesuai arahan Presiden. Forum ini diikuti oleh Satgas KDMP/KKMP yang merupakan gabungan dari berbagai perangkat daerah di Purwakarta.

Koperasi Merah Putih sendiri merupakan lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menggerakkan ekonomi lokal sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Purwakarta, Hariman Budi Anggoro, ST, MT., dalam laporannya menyampaikan bahwa dari total 192 koperasi yang sudah terbentuk, 183 diantaranya merupakan Koperasi Desa dan 9 lainnya Koperasi Kelurahan. Namun, baru sekitar 12 koperasi yang dinilai siap untuk beroperasi penuh.

Sekda Purwakarta Norman Nugraha menegaskan pentingnya percepatan dan keseriusan dalam mengawal pembentukan koperasi tersebut. “Percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini harus ditindaklanjuti secara serius sebagai wujud komitmen Kabupaten Purwakarta dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Sumber: diskominfopwk

KARAWANG, Sanggabuananews.com – Sebanyak 118 peserta mengikuti ajang Pekan Riset dan Inovasi Daerah (Perioda) Karawang 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Bappeda pada 20–21 Agustus 2025.

Tahun ini Perioda mengangkat tema “Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi, Menyiapkan Potensi Keunggulan Daerah.” Jumlah peserta meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya diikuti sekitar 60 peserta.

“Alhamdulillah ada peningkatan, tahun ini masuk 118 naskah,” kata Kabid Litbang Bappeda Karawang, Samsuri, Kamis (21/8/2025).

Kompetisi riset tahun ini terbagi dua kategori, yaitu Mahasiswa dan Umum, sedangkan kompetisi inovasi dibagi enam kategori, yakni Perangkat Daerah, Kecamatan, Puskesmas, Mahasiswa, Umum, dan Pelajar.

Menurut Samsuri, peserta tidak hanya berasal dari Karawang, tetapi juga mahasiswa luar daerah, dengan tetap mengangkat tema pembangunan Karawang.

“Riset dan inovasi ini diharapkan bisa membantu pembangunan Kabupaten Karawang. Harapannya tahun depan kepesertaan lebih banyak dan kualitasnya semakin baik,” ujarnya.

Perioda 2025 digelar bertahap mulai sosialisasi dan pendaftaran Mei 2025, dilanjutkan wawancara Top 3 pada Agustus 2025. Para pemenang akan diumumkan bertepatan dengan Hari Jadi ke-392 Kabupaten Karawang.

Sumber: diskominfokrwkab

KARAWANG, Sanggabuananews.com – Bangunan Koperasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di lingkungan Kampung Budaya, Desa Wadas Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang menuai sorotan publik, khususnya di kalangan awak media.

Pasalnya, gedung yang berdiri di lahan pemerintah dan dibiayai APBD tersebut, kini diduga beralih fungsi menjadi perusahaan catering penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui, bangunan koperasi tersebut didirikan melalui peletakan batu pertama pada Minggu 14 Juli 2022. Saat itu, PWI Karawang meresmikan Koperasi Kudu Sugih Salawasna dengan harapan menjadi wadah peningkatan kesejahteraan wartawan.

Prosesi peresmian dipimpin Ketua Koperasi Ahmad Syahid, bersama Ketua Badan Kehormatan PWI Jawa Barat Oland Sibarani, Ketua PWI Karawang Aep Saepulloh, Sekjen PWI Karawang Nila Kusuma, serta jajaran pengurus PWI Karawang lainnya.

Ahmad Syahid saat itu menegaskan, koperasi diharapkan menjadi ladang keberkahan dan kemandirian ekonomi bagi wartawan Karawang. “Semoga kita bisa maju bersama-sama,” ujarnya kala itu, dikutip dari Infoka.id.

Namun setelah berjalan, koperasi tersebut tidak berkembang akibat keterbatasan modal. Kini bangunan itu diduga dimanfaatkan perusahaan penyedia MBG untuk menjalankan usaha catering.

Kepala Desa Wadas, H. Jujun Junaedi, menyayangkan tidak adanya koordinasi antara pengelola usaha dengan pihak desa maupun masyarakat sekitar.

“Sebagai mitra pemerintah, alangkah baiknya berkoordinasi. Paling tidak kami bisa menjawab ketika ada masyarakat yang bertanya, karena usaha itu berada di wilayah desa kami,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

Menurutnya, Pemerintah Desa Wadas bersama Koramil setempat sudah berupaya berkomunikasi dengan pihak pengelola usaha. Namun, undangan yang dilayangkan tidak mendapat respon.

“Kami sudah mengundang pemilik usaha tersebut, tapi dia tidak datang,” katanya.

Jujun juga menyoroti belum jelasnya perizinan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) maupun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Ia mengaku menerima keluhan warga karena lokasi usaha berdekatan dengan persawahan.

Sementara itu, pihak pengelola catering MBG yang enggan disebutkan namanya membantah tudingan pencemaran lingkungan. Mereka mengklaim tengah membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar dan menegaskan aliran limbah tidak langsung ke sawah, melainkan ke sungai setelah melalui penyaringan.

“Kalau ada minyak atau sabun, itu masuk kategori limbah berat. Makanya kita bangun IPAL. Standar dari BGN itu harus ada empat tahap penyaringan, dan itu sedang kami lengkapi. Sekarang IPAL memang masih dalam proses perbaikan,” ujarnya.

Mereka juga menegaskan bahwa aliran limbah sudah melalui proses penyaringan.

“Warga mungkin tidak paham soal IPAL. Mereka hanya lihat ada aliran air. Padahal itu sudah disaring dulu sebelum dibuang ke aliran yang menuju sungai,” jelasnya.

Meski begitu, pihak pengelola mengakui masih ada kekurangan komunikasi dengan pemerintah desa maupun warga sekitar.

“Kalau memang ada keluhan, kami akan teruskan ke owner agar segera ditangani,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua PWI Karawang, Nila Kusuma, membenarkan bahwa bangunan tersebut memang awalnya diperuntukkan sebagai kantor koperasi wartawan. Namun, karena keterbatasan modal, koperasi tidak berjalan.

“Waalaikumsalam, dulunya sempat mau kita pakai tapi gak ada modal,” ujarnya singkat. Rabu, (20/8/2025)

Ketika ditanya siapa yang saat ini mengelola bangunan tersebut, Nila enggan memberikan jawaban lebih jauh.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disparbud, DLHK, dan Dinas Kesehatan Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait status penggunaan bangunan maupun perizinan usaha tersebut.