KARAWANG – Dugaan keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang bekerja sebagai buruh kasar di sejumlah proyek pembangunan pabrik di kawasan industri Karawang menjadi perhatian publik. Isu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan tenaga kerja asing sekaligus nasib tenaga kerja lokal yang dinilai masih membutuhkan kesempatan kerja.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Iman Teguh Adianto, menegaskan bahwa pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Menurut Iman, pendataan keimigrasian dilakukan berdasarkan domisili WNA. Karena itu, warga asing yang berdomisili di luar wilayah Karawang, tetapi bekerja di perusahaan yang berada di Karawang, belum tentu tercatat dalam pendataan kantor imigrasi setempat.
“Artinya, domisili mereka misalnya di Depok, tapi bekerjanya di Karawang, ya itu tidak terdata di kami. Makanya kami ada yang namanya Tim Pora,” ujar Iman, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya secara rutin menjalin koordinasi dengan Disnakertrans dan instansi terkait lainnya untuk memantau keberadaan serta aktivitas tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan. Langkah tersebut diperlukan agar data dan pengawasan terhadap WNA dapat dilakukan secara lebih akurat.
Iman mengakui, meskipun setiap TKA pada prinsipnya harus memiliki dokumen dan izin tinggal sesuai ketentuan, potensi penyalahgunaan izin tetap menjadi perhatian. Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi pengawasan adalah penggunaan visa kunjungan untuk bekerja maupun ketidaksesuaian antara jabatan yang tercantum dalam dokumen dengan pekerjaan yang dilakukan di lapangan.
“Itu yang menjadi konsen kami, dan kami tidak bisa langsung menindak mereka juga. Kami harus berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait,” tegasnya.
Terkait laporan masyarakat, Iman memastikan setiap informasi yang masuk akan diterima dan dikaji terlebih dahulu berdasarkan klasifikasi serta kewenangan masing-masing instansi. Menurutnya, penindakan tidak bisa dilakukan secara gegabah tanpa pemeriksaan dan koordinasi yang jelas.
Di sisi lain, ia menilai isu TKA yang sengaja didatangkan untuk mengisi pekerjaan kasar perlu dibuktikan melalui pemeriksaan di lapangan. Secara perhitungan bisnis, menurutnya, mendatangkan tenaga kerja asing untuk pekerjaan yang dapat dilakukan tenaga kerja lokal bukanlah pilihan yang masuk akal.
Namun demikian, apabila ditemukan WNA yang terbukti bekerja sebagai buruh kasar tanpa memenuhi ketentuan dan mengambil kesempatan kerja yang semestinya dapat diisi tenaga kerja Indonesia, pihaknya menyatakan akan mengambil tindakan tegas sesuai aturan keimigrasian.
Iman juga mengungkapkan, sepanjang 2026, Kantor Imigrasi Karawang telah mendeportasi hampir 40 hingga lebih dari 50 orang asing yang kedapatan melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian. Salah satu pelanggaran yang ditangani berkaitan dengan penyalahgunaan izin.
“Sejauh di tahun ini, Kantor Imigrasi Karawang sendiri sudah mendeportasi kurang lebih hampir 40 hingga 50 orang lebih warga asing yang kedapatan melanggar aturan undang-undang keimigrasian, salah satunya di antaranya terkait hal itu,” tandasnya.
Polemik ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terpadu terhadap keberadaan dan aktivitas TKA di kawasan industri Karawang, agar penggunaan tenaga kerja asing tetap sesuai ketentuan serta tidak mengabaikan kesempatan dan perlindungan hak tenaga kerja lokal.
Red/IL

