KARAWANG | Pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Karawang, Jawa Barat bakal diawasi langsung oleh Kejaksaan Negeri.
Pasalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengawasi operasional SPPG melalui aplikasi bernama “Jaga Dapur MBG”.
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama mengungkapkan, BGN dengan Kejaksaan akan secara optimal melakukan pendampingan terkait dengan pelaksanaan program ini karena potensi ancaman gangguan hambatan tantangan terkait pelaksanaan program ini ditemukan di beberapa daerah dan ada beberapa kendala hukum.
“Kejaksaan akan ikut hadir dalam melakukan pendampingan hukumnya khususnya memastikan seluruh tahapan program BGN itu khususnya dalam pengelolaan anggaran tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan yayasan atau mitra pengelola,” kata Dedy saat diwawancara pada Kamis (2/4/2026).
la menjelaskan, BGN sendiri telah menetapkan penggunaan anggaran setiap SPPG, mulai anggaran makanannya, operasional termasuk keuntungan yayasan dan pengelola itu yang sudah diatur.
Sehingga, Kejaksaan memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan.
“Kita bersama-sama BGN Kabupaten Karawang nanti akan membuat mekanismenya sebagai bentuk implementasinya nanti,” beber dia.
Bentuk pengawasannya, kata Kajari, ialah dengan aplikasi dari Kejaksaan Agung. Meski demikian, butuh peran dari pihak sekolah, orangtua siswa dan masyarakat dalam turut pengawasan SPPG ini.
Mulai dari proses produksinya, pendistribusiannya, termasuk yang sebelumnya ramai soal menu makanan yang dikeluhkan dan dinilai tidak sesuai dengan anggaran yang ada.
“Kita juga nanti ingin buka hotline pelaporan terkait dapur MBG. Apapun itu mulai dari menu dan jika ada dugaan penyimpangan lainnya,” ujarnya.
Red/IL