KARAWANG, Sanggabuananews.com – Puluhan tokoh lintas agama, organisasi masyarakat, dan pejabat daerah bersepakat menjaga kondusivitas Karawang dengan menandatangani Deklarasi Karawang Damai, Minggu (31/8/2025). Deklarasi ini menegaskan komitmen bersama untuk menolak provokasi, anarkisme, dan segala upaya yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Rasa khawatir akan meningkatnya potensi gesekan sosial dan politik di Karawang mendorong berbagai elemen untuk bersatu. Melalui Deklarasi Karawang Damai, mereka berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan di tengah dinamika politik maupun sosial yang kerap terjadi.
Bupati Karawang, H. Aep Saepuloh, SE, dalam pidatonya menegaskan bahwa Karawang tidak boleh dibiarkan terjerumus pada konflik yang hanya merugikan masyarakat. “Kita harus solid menjaga persatuan dan kesatuan. Karawang milik kita semua. Jangan sampai ada yang coba mengganggu kerukunan yang sudah terbangun,” ujarnya dengan tegas.
Deklarasi ini juga disepakati oleh jajaran Forkopimda, TNI, Polri, Kemenag, MUI, NU, Muhammadiyah, LDII, PGII, hingga organisasi kepemudaan dan perwakilan partai politik. Semua berdiri tegak membacakan lima poin utama: menjaga ketertiban, menolak provokasi, membangun Karawang yang aman dan harmonis, serta merawat Karawang sebagai tanah bersama yang harus dijaga dengan sepenuh hati.
Langkah ini dianggap penting karena Karawang kerap menjadi episentrum dinamika politik dan sosial di Jawa Barat. Dengan adanya deklarasi ini, publik diingatkan untuk tidak terjebak pada isu-isu yang bisa memecah belah.
“Karawang adalah miniatur Indonesia. Kalau Karawang aman, maka Karawang akan menjadi contoh. Tapi jika Karawang rusuh, efeknya akan terasa lebih luas,” ucap salah satu tokoh masyarakat yang hadir.
Deklarasi kemudian ditutup dengan penandatanganan bersama oleh Kapolres, Dandim, Kemenag, FKUB, para pimpinan ormas, hingga tokoh agama lintas keyakinan. Semua menyuarakan hal yang sama: Karawang harus damai, bersatu, dan bebas dari anarkisme.
