KARAWANG – Kebocoran pipa yang kembali terjadi di lingkungan PT Pindo Deli 2, Kamis (29/10/2026) sekitar pukul 08.00 WIB, memunculkan sorotan terhadap sistem keselamatan dan pemeliharaan instalasi perusahaan. Insiden yang disebut bukan kali pertama itu membuat Ormas Garda Wisesa Nusantara mendesak pemerintah dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar penanganan sesaat setelah kejadian.
Ketua Umum Ormas Garda Wisesa Nusantara, H. Surono atau akrab disapa Uwa H. Suro, meminta Pemerintah Kabupaten Karawang, instansi teknis, aparat berwenang hingga DPRD segera turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.
Menurutnya, berulangnya insiden kebocoran harus menjadi alarm bagi seluruh pihak. Pemeriksaan, kata dia, diperlukan untuk mengetahui penyebab kejadian sekaligus memastikan sistem pemeliharaan, pengamanan, dan pencegahan di lingkungan perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Terjadi lagi dan terjadi lagi. Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat sedang menjalankan aktivitas seperti biasa pada pagi hari, tetapi kembali dikejutkan oleh insiden kebocoran pipa. Kalau kejadian serupa terus berulang, ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegas Uwa H. Suro.
Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menghentikan kebocoran. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan penyebabnya, material apa yang bocor, potensi bahayanya, serta kemungkinan dampaknya terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar.
Investasi Penting, Keselamatan Tidak Bisa Ditawar
Uwa H. Suro menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan investasi di Karawang. Ia mengakui industri memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Namun, menurutnya, kontribusi ekonomi tidak boleh membuat persoalan keselamatan ditempatkan sebagai urusan nomor dua.
“Kita mendukung investasi dan berterima kasih karena perusahaan telah menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi jangan hanya bicara soal investasi dan lapangan pekerjaan. Keselamatan masyarakat Karawang juga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Ia mempertanyakan sejauh mana evaluasi dilakukan setelah insiden-insiden sebelumnya. Jika kejadian serupa kembali terulang, menurut dia, publik wajar meminta penjelasan apakah tindakan korektif dan pencegahan sebelumnya telah dilakukan secara efektif.
Pemeriksaan menyeluruh diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan penting: apa penyebab kebocoran, bagaimana kondisi instalasi, apakah pemeliharaan dilakukan secara berkala, bagaimana sistem deteksi dan pengamanan bekerja, serta langkah konkret apa yang akan dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Jangan Hanya Datang Setelah Kejadian
Uwa H. Suro juga mendesak Pemkab Karawang bersama instansi teknis dan aparat berwenang tidak hanya menunggu laporan, tetapi melakukan pengecekan langsung sesuai kewenangan masing-masing.
DPRD Kabupaten Karawang juga diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
“Saya berharap pemerintah daerah, aparat, instansi terkait, dan para wakil rakyat benar-benar turun ke lapangan. Jangan hanya melihat dari jauh. Periksa apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa insiden seperti ini bisa berulang,” katanya.
Menurut dia, penanganan tidak boleh berhenti ketika kondisi di lokasi dinyatakan terkendali. Justru setelah keadaan darurat selesai, evaluasi teknis harus dilakukan untuk mencari akar persoalan.
Hasil pemeriksaan tersebut, lanjutnya, penting disampaikan secara transparan agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus tidak terjebak dalam informasi yang belum terverifikasi.
Apa yang Bocor dan Seberapa Besar Risikonya?
Pertanyaan yang kini membutuhkan jawaban adalah jenis material yang keluar dari pipa, penyebab kebocoran, tingkat risikonya, serta ada atau tidaknya dampak terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan sekitar.
Informasi tersebut semestinya diperoleh berdasarkan pemeriksaan teknis dari pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi. Penilaian mengenai tingkat bahaya tidak seharusnya dibangun berdasarkan asumsi.
Namun, bagi Uwa H. Suro, ketidakpastian tersebut justru menjadi alasan pemerintah dan perusahaan harus bergerak cepat memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar persoalan kebocoran pipa. Ini menyangkut nyawa dan keselamatan orang banyak, khususnya masyarakat Kabupaten Karawang. Karena itu, kami berharap persoalan ini ditangani benar-benar serius dan tidak berhenti pada penanganan sementara,” tegasnya.
Jika berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya potensi risiko bagi masyarakat, ia meminta langkah pengamanan dan informasi mengenai tindakan yang harus dilakukan warga disampaikan secara cepat dan terbuka.
Jangan Tunggu Korban untuk Melakukan Evaluasi
Berulangnya insiden kebocoran pipa harus menjadi momentum untuk mengaudit kembali sistem keselamatan secara menyeluruh. Kondisi instalasi, jadwal pemeliharaan, prosedur tanggap darurat hingga mekanisme pengawasan perlu diperiksa untuk memastikan standar keselamatan benar-benar diterapkan.
Pemkab Karawang dan instansi berwenang juga didorong memastikan kondisi terkini di lokasi, menilai potensi dampak serta meminta penjelasan dan langkah tindak lanjut dari pihak perusahaan sesuai kewenangan masing-masing.
Sementara itu, perusahaan diharapkan membuka informasi mengenai kronologi kejadian, material yang mengalami kebocoran, penanganan yang telah dilakukan serta langkah pencegahan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Sebelum hasil pemeriksaan resmi tersedia, penyebab, tingkat bahaya maupun pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut tidak semestinya disimpulkan secara sepihak.
Namun, satu pertanyaan tetap mengemuka: mengapa kebocoran pipa bisa kembali terjadi, dan apa yang telah dilakukan setelah kejadian sebelumnya?
Bagi Garda Wisesa Nusantara, jawaban atas pertanyaan itu tidak cukup berupa pernyataan bahwa situasi telah terkendali. Harus ada evaluasi yang dapat diuji, tindakan korektif yang jelas, serta langkah pencegahan yang dapat memberikan jaminan keselamatan bagi pekerja dan masyarakat.
Pesan Uwa H. Suro pun tegas: investasi dan aktivitas industri harus berjalan, tetapi keselamatan masyarakat tidak boleh menjadi harga yang dibayar.
Kini publik menunggu langkah konkret pemerintah, instansi berwenang, DPRD, dan pihak perusahaan.
Sebab jika insiden terus berulang, yang dibutuhkan bukan lagi sekadar respons setelah kejadian, melainkan jawaban mengapa kejadian itu terus terjadi dan bagaimana memastikan tidak ada korban pada kejadian berikutnya.
Red/IL