KARAWANG – Sidang perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial STK alias Ika kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang, Kamis (19/11/2026). Pada persidangan kedua tersebut, tim kuasa hukum dari Jabar Istimewa (Jabis) Karawang mulai mengungkap sejumlah poin yang dinilai perlu diperiksa secara menyeluruh, terutama menyangkut proses pemeriksaan perkara dan konstruksi kejadian yang menjadi dasar laporan.
Koordinator Tim Hukum Jabis Karawang, Saripudin, S.H., M.H., mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dikaji kembali dalam proses penanganan perkara tersebut. Salah satunya berkaitan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menurutnya belum sepenuhnya memuat keterangan dari pihak Ika.
Menurut Saripudin, keterangan yang dituangkan dalam BAP dinilai lebih banyak mengakomodasi keterangan dari pihak pelapor. Sementara penjelasan Ika sebagai pihak yang dilaporkan, menurutnya, belum terakomodasi sebagaimana yang diharapkan oleh tim kuasa hukum.
“Kalau dilihat dari berita acara pemeriksaan yang diakomodir hanya yang di pihak sana (pelapor, red.) saja. Sedangkan keterangan yang kita sampaikan, ya melalui berita acara pemeriksaan dari Saudari Ika itu tidak pernah diakomodir,” ungkap Saripudin, usai sidang kedua di PN Karawang, Kamis (19/11/2026).
Ia menilai suatu perkara tidak semestinya dilihat hanya berdasarkan kejadian pada bagian akhir. Menurutnya, rangkaian peristiwa sebelum kejadian yang dipersoalkan juga penting untuk dikaji agar persoalan dapat dipahami secara utuh.
Karena itu, Saripudin menilai rekonstruksi maupun pemeriksaan menyeluruh terhadap rangkaian kejadian menjadi penting untuk mengungkap duduk perkara secara objektif.
Selain persoalan BAP, tim hukum juga mempertanyakan keterkaitan antara hasil visum dengan peristiwa yang dilaporkan. Saripudin menegaskan, berdasarkan konstruksi pembelaan yang disampaikan timnya, Ika tidak memiliki niat jahat (mens rea) untuk melakukan penganiayaan.
Menurutnya, tindakan Ika merupakan bentuk respons untuk melindungi diri ketika menghadapi serangan. Ia menyebut Ika melakukan tangkisan untuk menghindari serangan tersebut hingga akhirnya pihak pelapor kehilangan keseimbangan dan terjatuh.
“Dia hanya melakukan pembelaan diri, ya, pembelaan diri di mana dia menghindari serangan, menangkis. Nah, akibat tangkisan tersebut, ya, pelapor hilang keseimbangan dan terjatuh. Bukan berarti unsur penganiayaannya masuk di sini,” tegasnya.
Saripudin menjelaskan, tindakan menangkis harus dilihat dalam konteks ketika seseorang menghadapi serangan. Menurut dia, perlu dibedakan antara tindakan yang dilakukan untuk menyerang dengan tindakan spontan untuk mempertahankan diri.
Ia menambahkan, pendampingan terhadap Ika tidak dimaksudkan untuk mengabaikan persoalan maupun membenarkan tindakan yang melanggar etika. Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan fakta dan parameter hukum yang dapat diuji secara objektif.
Saripudin juga menekankan pentingnya menghormati orang yang lebih tua dalam kehidupan bermasyarakat. Meski demikian, menurutnya, nilai tersebut tidak boleh menghilangkan prinsip bahwa setiap perkara harus diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami sebagai praktisi hukum tidak akan mungkin melihat suatu perkara tidak terukur. Kita mengukur suatu peristiwa itu secara objektif,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Tim Hukum Jabis Karawang, Ujang Suhana, S.H., menilai aspek pembelaan diri menjadi salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan dalam perkara tersebut.
Ujang mengatakan tindakan Ika harus dilihat berdasarkan konteks kejadian, termasuk apakah terdapat kehendak untuk memukul atau mencelakakan pihak lain. Menurutnya, tindakan tersebut terjadi secara spontan ketika Ika berada dalam situasi yang menurutnya menghadirkan ancaman dalam jarak dekat.
“Tidak ada itikad dia untuk memukul, seperti yang sudah dijelaskan, bukan penganiayaan. Yang kedua, tidak ada itikad untuk mencelakakan orang lain. Nah, tetapi secara tiba-tiba sepertinya diserang,” jelas Ujang.
Ia juga mengaitkan argumentasi pembelaan tersebut dengan ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dalam hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP lama maupun KUHP baru.
Menurut Ujang, tindakan seseorang yang dilakukan untuk menjaga keselamatan dirinya perlu dibedakan dari perbuatan yang sejak awal memang ditujukan untuk mencelakakan orang lain.
“Bahwa ini tidak bisa dipidana orang bagi orang yang membela diri karena demi keselamatan dirinya, bukan untuk mencelakakan orang lain,” tegasnya.
Ujang juga meminta aparat penegak hukum (APH) melihat perkara tersebut berdasarkan keseluruhan rangkaian kejadian. Ia menilai setiap bagian dari peristiwa memiliki keterkaitan dan tidak semestinya dinilai secara terpisah.
“Dan ini rangkaian peristiwanya sangat nyambung sekali, tidak bisa dipisah-pisah,” pungkasnya.
Perkara tersebut kini masih berproses di PN Karawang. Tim Hukum Jabis Karawang menyatakan akan tetap mendampingi Ika selama proses persidangan berlangsung. Mereka menegaskan, pendampingan hukum tersebut diarahkan untuk memastikan perkara diperiksa berdasarkan fakta, ketentuan hukum, serta hak-hak hukum para pihak secara objektif dan adil.
Red/IL

