KARAWANG — Aksi ribuan massa yang digelar APDESI bersama Karang Taruna di kawasan PT Pertiwi Lestari, Telukjambe Barat, menyisakan persoalan baru. Janji penggantian biaya transportasi yang sempat dijadikan pemicu mobilisasi massa, hingga kini tak kunjung terealisasi dan memicu kekecewaan di kalangan peserta.
Kondisi tersebut mulai memunculkan kegelisahan di internal peserta aksi. Sejumlah pihak menilai, persoalan ini bukan sekadar keterlambatan teknis, melainkan menyangkut komitmen dan integritas dalam proses pengorganisasian massa.
Ketua Karang Taruna Telukjambe Barat, Ringgo, mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan koordinator aksi berjalan baik. Namun, ia menyoroti ketidakjelasan realisasi janji yang sebelumnya disampaikan.
“Sejak awal komunikasi sudah dibangun dengan baik dan santun. Tapi kalau memang tidak ada anggaran, sampaikan secara terbuka. Jangan menjanjikan sesuatu yang akhirnya tidak ditepati,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).
Hal serupa disampaikan Ketua Karang Taruna Telukjambe Timur, Ruhyat. Ia menyebut, janji penggantian transport sempat menjadi bagian dari strategi untuk menggerakkan massa di tingkat kecamatan.
“Perwakilan kecamatan diminta hadir dengan janji transport akan diganti. Tapi sampai sekarang, sudah lebih dari sepekan, belum ada kejelasan. Ini bukan soal nominal, ini soal integritas,” tegasnya.
Sementara itu, Legianto menyoroti dampak langsung yang kini dirasakan para ketua Karang Taruna di tingkat kecamatan. Menurutnya, mereka menjadi pihak yang paling terbebani akibat situasi tersebut.
“Yang babak belur itu ketua-ketua kecamatan. Mereka harus menanggung beban di hadapan anggota demi menjaga wibawa. Ini dampak dari janji yang tidak ditepati,” katanya.
Ketua Karang Taruna Pangkalan turut mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi merusak kepercayaan terhadap gerakan sosial jika tidak segera diselesaikan secara terbuka.
“Kalau dari awal disampaikan tidak ada anggaran, kami tidak masalah. Kami anggap sebagai sodaqoh tenaga dan waktu. Tapi kejelasan itu yang penting. Jangan sampai partisipasi masyarakat dimanfaatkan tanpa kepastian,” ujarnya.
Situasi ini membuat aksi yang semula ditujukan untuk menyoroti dugaan pelanggaran perusahaan, justru berbalik menjadi bahan evaluasi internal. Transparansi dan akuntabilitas dalam mobilisasi massa kini menjadi sorotan utama.
Hingga berita ini diturunkan, pihak koordinator aksi belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Red/IL